KONSEP DAN BENTUK DEMOKRASI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA

Demokrasi

Secara etimologi pengertian demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni “demos” yang artinya rakyat dan “kratos/kratein” artinya kekuasaan/ berkuasa. Dengan demikian, demokrasi berarti sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Penerapan demokrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dianggap sebagai cita-cita hidup berkelompok sesuai dengan UUD 1945.

Dari pengertian demokrasi diatas, kita mengetahui bahwa peran rakyat itu sangat penting dalam suatu pemerintahan. Maka sistem pemerintahan dalam suatu negara pun harus terbuka sehingga sistem pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Agar hal tersebut dapat diwujudkan, maka dibentuklah trias politica.

Negara adalah organisasi politik yang sangat besar. Sulit jika negara hanya dijalankan oleh satu jenis lembaga politik saja. Oleh sebab itu, Trias Politika diterapkan dengan pemisahan kekuasaan kepada 3 lembaga berbeda: Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Legislatif adalah lembaga untuk membuat undang-undang; Eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang; dan Yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan dan negara secara keseluruhan, menginterpretasikan undang-undang jika ada sengketa, serta menjatuhkan sanksi bagi lembaga ataupun perseorangan manapun yang melanggar undang-undang. 

Ketiga tugas tersebut dijalankan oleh lembaga personil yang berbeda-beda. Tujuannya, agar tidak satu lembaga mendikte secara berlebihan lembaga lainnya. Selain itu, pembagian kerja pemerintahan juga hendak disesuaikan dengan prinsip “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat/ kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.” Setiap lembaga (legislatif, eksekutif, dan Yudikatif) dalam kerja sehari-hari tidaklah berdiri sendiri. Mereka baru bisa bekerja jika saling bekerjasama satu dengan yang lain (lewat musyawarah berupa rapat-rapat, sidang-sidang, dan sejenisnya). Semua lembaga seharusnya sekadar merupakan perwakilan rakyat dalam menjalankan pemerintahan.

Dengan terpisahnya 3 kewenangan di 3 lembaga yang berbeda tersebut, diharapkan jalannya pemerintahan negara tidak timpang, terhindar dari korupsi pemerintahan oleh satu lembaga, dan akan memunculkan mekanisme check and balances (saling koreksi, saling mengimbangi). Kendatipun demikian, jalannya Trias Politika di tiap negara tidak selamanya serupa, mulus atau tanpa halangan.

Dengan demikian demokrasi atau pemerintahan  rakyat di Indonesia didasarkan pada:

1.    Nilai – nilai falsafah pancasila atau pemerintahan

2.    Transformasi nilai – nilai pancasila pada bentuk dan system pemerintahan

3.    Merupakan konsekuensi dan komitmen terhadap nilai – nilai pancasila dan UUD 1945

 

 

Konsep demokrasi itu sendiri pertamakali diperkenalkan oleh Plato dan Aristoteles dengan isyarat untuk penuh hati-hati saat hendak menggunakan konsep demokrasi ini. Menurut mereka, demokrasi itu memiliki dua sisi yang sangat berbeda. Di satu sisi sangat baik, namun di sisi lain dapat juga menjadi kejam.

Seperti yang telah kita ketahui konsep demokrasi  sangat mendewakan kebebasan, sehingga pada akhirnya nanti tidak mustahil dapat menimbulkan anarki. Karena dewasa ini banyak sekali kesalahpahaman tentang konsep demokrasi itu sendiri. Kebanyakan orang berfikir bahwa dengan dianutnya sistem demokrasi, maka kita berhak berlaku seenaknya. Sehingga tak jarang terjadi bentrok antar kelompok masyarakat. Baik bentrok antar sekolah, antar kampung dan sebagainya. Oleh sebab itu, yang diperlukan di sini adalah bagaimana mekanisme yang paling tepat untuk mengontrol konsep demokrasi yang sangat bebas ini.

 

Bentuk Demokrasi

Adapun macam-macam demokrasi pemerintahan yang dianut oleh berbagi bangsa di dunia adalah demokrasi parlementer, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan dan demokrasi melalui referendum.

  1. Demokrasi Parlementer

Adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi dari pada badan eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer Presiden menjabat sebagai kepala negara.

  1. Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan

Yaitu sestem demokrasi yang dianut sepenuhnya oleh Amerika Serikat. Dalam sistem ini, kekuasaan legislatif dipegang oleh Kongres, kekuasaan eksekutif dipegang Presiden, dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung.

Dengan adanya pemisahan kekuasaan seperti itu, akan menjamin keseimbangan dan menghindari penumpukan kekuasaan dalam pemerintah.

  1. Demokrasi melalui Referendum

Yang paling menarik perhatian dari sistem demokrasi melalui referendum adalah pengawasan dilakukan oleh rakyat dengan cara referendum. Sistem referendum menunjukkan suatu sistem pengawasan langsung oleh rakyat.

Ada 2 cara referendum, yaitu referendum obligator dan fakultatif.
Referendum obligator atau wajib lebih menekankan pada pemungutan suara rakyat yang wajib dilakukan dalam merencanakan pembentukan UUD negara, sedangkan referendum fakultatif, menenkankan pada pungutan suara tentang rencana undang-undang yang sifatnya tidak wajib.

 

Sumber:

http://konsepdemokrasi.blogspot.com/

http://kritisfandiaganta.blogspot.com/2011/06/trias-politica.html

http://setabasri01.blogspot.com/2009/02/trias-politika-pemisahan-kekuasaan.html

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s