PENGERTIAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

      1.   Pengrtian Politik

            Secara etimologis, kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu “politeai”, “polis” artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri dan “teai” artinya urusan. Sedangkan Bahasa Indonesia  menerjemahkan politik dari dua kata Bahasa Inggris yang berbeda, yaitu “politics” dan “policy” menjadi sebuah kata yang sama yaitu politik. Politics adalah suatu rangkaian asas (prinsip), keadaan, cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan atau cita-cita tertentu. Policy diartikan sebagai kebijakan, yaitu penggunaan pertimbangan-pertimbangan yang dianggap dapat lebih menjamin tercapainya suatu usaha, cita-cita, keinginan ataupun tujuan yang dikehendaki.

            Berdasarkan pejelasan tersebut, maka dapat disimpulkan pengertian politik secara umum yaitu bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem tersebut dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut, meliputi pengambilan keputusan (decision making) yaitu menentukan apakah tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dari tujuan-tujuan yang telah dipilih.  Dan untuk melaksanakan tujuan-tujuan tersebut diperlukan penentuan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum (public policies) yang membahas mengenai pengaturan dan pembagian sumber-sumber yang ada. Dalam melaksanakan kebijaksanaan tersebut diperlukan kekuasaan (power) dan wewenang (authority), yang digunakan untuk membina kerjasama dan untuk menyelesaikan konflik yang timbul dalam proses ini. Hal tersebut dilakukan baik dengan cara meyakinkan (persuasif) ataupun paksaan (coercion). Tanpa adanya paksaan kebijaksanaan hanya merupakan perumusan keinginan (statement of intent) belaka.

      2.   Pengertian Strategi

            Kata strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu “strategia” yang memiliki arti “the art of general” atau seni seorang panglima yang biasa digunakan dalam peperangan.

            Karl Von Clausewitz (1780-1831) berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik.

            Dewasa ini penggunaan kata strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni seorang panglima dalam peperangan saja, akan tetapi sudah digunakan secara luas termasuk dalam ilmu ekonomi maupun dibidang olahraga. Arti strategi dalam pengertian umum adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau tercapainya suatu tujuan termasuk politik.

            Dengan demikian kata strategi tidak hanya menjadi monopoli para jenderal atau bidang militer saja, tetapi telah meluas dalam segala bidang kehidupan. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu yang menggunakan dan mengembangkan kekuatan-kekuatan (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

      3.   Pengertian Politik dan Strategi Nasional (Polstranas)

1)      Pengertian Politik Nasional

         Politik nasional merupakan suatu asas, haluan, usaha serta kebijakan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

         Dalam melaksanakan suatu politik nasional maka disusunlah strategi nasional. Strategi nasional itu dibagi menjadi tiga. Yaitu strategi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

         Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan banwa strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran-sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan oleh politik nasional.

2)      Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional

         Dasar pemikiran dalam penyusunan politik dan strategi nasional yaitu pokok-pokok yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan pada ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

         Suatu landasan pemikiran dalam sistem manajemen nasional merupakan hal yang sangat penting karena didalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategis bangsa Indonesia.

3)      Penyusunan Politik dan Strategi Nasional

         Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Pada tahun 1985 telah berkembang pendapat dimana jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 disebut sebagai “Suprastruktur Politik”, yaitu MPR, DPR, Presiden, BPK dan MA. Sedangkan badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai “Infrastruktur Politik”, yang mencakup penata-penata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group) dan kelompok penekan (pressure group). Dalam penyusunan politik dan strategi nasional antara suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang.

      4.   Stratifikasi Politik Nasional

1)      Tingkat Penentu Kebijakan Puncak

  1. Tingkat kebijakan puncak meliputi kebijakan tertinggi yang lingkupnya menyeluruh secara nasional dan mencakup penentuan UUD, penggarisan masalah makro politik bangsa dan negara untuk merumuskan tujuan nasional (national goals) berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Kebijakan tersebut dilakukan oleh MPR dengan hasil rumusannya dalam berbagai GBHN dengan ketetapan MPR.
  2. Berdasarkan pada  hal-hal kekuasaan kepala negara yang tercantum dalam pasal 10 s/d 15 UUD 1945, kewenangan presiden sebagai kepala negara juga termasuk dalam penentu kebijakan puncak. Bentuk hukum dari kebijakan nasional yang ditentukan oleh kepala negara itu dapat berupa dekrit, peraturan atau piagam kepala negara.

2)      Tingkat Kebijakan Umum

         Tingkat kebijakan umum merupakan tingkat kebijakan dibawah tingkat kebijakan puncak, yang ruang lingkupnya juga merupakan ruang lingkup nasional dan berupa penggarisan mengenai masalah-masalah makro strategis untuk mencapai tujuan nasional dalam situasi dan kondisi tertentu. Hasil dari tingkat kebijakan umum dapat berbentuk:

  1. Undang-Undang yang kekuasaan pembuatannya terletak ditangan presiden dengan persetujuan DPR (UUD 1945 pasal 5 ayat 1) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
  2. Peraturan Pemerintah untuk mengatur pelaksanaan Undang-Undang yang wewenang penerbitannya berada ditangan presiden (UUD 1945 pasal 5 ayat 2).
  3. Keputusan atau instruksi presiden yang berisi kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang wewenang pengeluarannya berada di tangan presiden dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional dan perundang-undangan yang berlaku (UUD 1945 pasal 4 ayat 1).
  4. Dalam keadaan tertentu dapat pula dikeluatkan Maklumat Presiden.

3)      Tingkat Penentu Kebijakan Khusus

         Kebijakan khusus merupakan penggarisan terhadap suatu bidang utama (major area) pemerintah sebagai penjabaran terhadap kebijakan umum guna merumuskan strategi, administrasi, sistem dan prosedur dalam bidang utama tersebut.

         Wewenang kebijakan khusus terletak pada menteri, sesuai dengan kebijakan pada tingkat diatasnya. Hasilnya dirumuskan dalam bentuk peraturan menteri atau instruksi menteri dalam bidang pemerintahan yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam keadaan terentu dapat dikeluarkan pula surat edaran menteri.

4)      Tingkat Penentu Kebijakan Teknis

         Kebijakan teknis meliputi penggarisan dalam suatu sektor dibidang utama tersebut diatas dalam bentuk prosedur dan teknis untuk mengimplementasikan rencana, program dan kegiatan.

         Wewenang pengeluaran kebijakan teknis terletak ditangan Pimpinan Eselon Pertama Departemen Pemerintahan dan Pimpinan Lembaga-Lembaga Non Departemen. Hasil penentuan kebijakan dirumuskan dalam bentuk peratutran, keputusan atau instruksi pimpinan lembaga non departemen atau direktorat jenderal dalam masing- masing sektor atau segi administrasi yang dipertanggungjawabkan kepadanya.

5)      Kekuasaan Membuat Aturan di Daerah

         Kekuasaan membuat aturan di daerah dikenal dua macam, yaitu:

  1. Penentuan kebijakan mengenai pelaksanaan pemerintahan pusat di daerah yang wewenang pengeluarannya terletak pada Gubernur, dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintahan pusat di daerah yuridisnya masing-masing, bagi daerah tingkat I pada Gubernur dan bagi daerah tingkat II pada Bupati atau Wali Kota. Perumusan hasil kebijakan tersebut dikeluarkan dalam keputusan dan instruksi gubernur untuk provinsi dan instruksi bupati atau wali kota untuk kabupaten atau kota madya.
  2. Penentuan kebijakan pemerintah daerah (otonom) yang wewenang pengeluarannya terletak pada kepala daerah dengan persetujuan DPRD. Perumusan hasil kebijakan tersebut diterbitkan sebagai kebijakan daerah dalam bentuk peraturan daerah tingkat I atau II, keputusan dan instruksi kepala daerah tingkat I atau II.

         Menurut kebijakan yang berlaku sekarang, maka jabatan gubernur dan bupati atau wali kota dan kepala daerah tingkat I atau II disatukan dalam satu jabatan yang disebut gubernur/ kepala daerah tingkat I, bupati/ kepala daerah tingkat II atau wali kota/ kepala daerah tingkat II.

Sumber : http://ocw.gunadarma.ac.id/course/civil-and-planning-engineering/study-program-of-civil-engineering-s1/pendidikan-kewarganegaraan/politik-strategi-nasional-bagian-1

Iklan

PENGARUH ASPEK-ASPEK KETAHANAN NASIONAL TERHADAP KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

            Berdasarkan rumusan pengertian ketahanan nasional dan kondisi kehidupan nasional Indonesia yang sesungguhnya ketahanan nasional merupakan gambaran dari kondisi sistem (tata) kehidupan nasional dalam berbagai aspek pada saat tertentu. Setiap aspek di dalam tata kehidupan nasional seringkali berubah-ubah menurut waktu, ruang dan lingkungan terutama pada aspek-aspek dinamis. Sehingga interaksinya menciptakan kondisi umum yang amat sulit dipantau, karena sangat kompleks. Dalam rangka pemahaman dan pembinaan tata kehidupan nasional itu diperlukan penyederhanaan tertentu dari berbagai aspek kehidupan nasional dalam bentuk model yang merupakan hasil pemetaan dari keadaan nyata, melalui suatu kesepakatan dari hasil analisa yang dilandasi teori hubungan antara manusia dengan tuhan, dengan masyarakat dan dengan lingkungan.

            Berdasarkan pemahaman tentang hubungan tersebut diperoleh gambaran bahwa konsepsi ketahanan nasional akan menyangkut hubungan antar aspek yang mendukung kehidupan yaitu:

1)      Aspek yang berkaitan dengan alamiah yang bersifat statis, meliputi aspek geografi, kependudukan, dan sumber daya alam.

2)      Aspek yang berkaitan dengan sosial yang bersifat dinamis meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam.

      1.   Pengaruh Aspek Ideologi

            Ideologi adalah suatu sistem nilai yang merupakan kepastian ajaran yang memberikan motivasi. Dalam ideologi juga mencakup mengenai konsep dasar kehidupan yang dicita-citkan oleh suatu bangsa. Keberhasilan suatu odeologi bergantung pada rangkaian nilai yang terkandung didalamnya yang dapat menjamin kehidupan manusia baik sebagai individu ataupun sebagai anggota masyarakat. Secara teori, suatu ideologi berasal dari aliran pikiran dan merupakan pelaksanaan dari sistem pemikiran itu sendiri.

a.      Ideologi pancasila

         Pancasila merupakan tatanan nilai yang diambil dari nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia yang telah lama tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan kesatuan yang utuh sehingga pemahaman dan pengamalannya harus mencakup semua nilai yang terkandung didalamnya.

         Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan kesempatan kepada umat manusia untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Dan berfungsi sebagai kekuatan mental spriritual dan landasan etik dalam ketahanan nasional.

         Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mengandung arti nilai yang sama dan sederajat, hak dan kewajiban yang sama, saling mencintai dan menghormati sesama manusia, membela kebenaran dan keadilan dan saling gotong royong.

         Sila Persatuan Indonesia, menempatkan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan. Dan kepentingan pribadi ataupun golongan diserasikan dalam ragka kepentingan bangsa dan negara.

         Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwalilan, mengandung nilai kedaulatan berada di tangan rakyat (demokrasi) yang dijelmakan oleh persatuan nasional yang riil dan wajar.

         Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mengandung sikap adil dengan melaksanakan hak dan kewajiban, bergotong royong dan bekerja keras dalam mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

b.      Ketahanan pada aspek ideologi

         Ketahanan ideologi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan ideologi bangsa indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, langsung ataupun tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan hidup ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia.

c.      Pembinaan ketahanan ideologi

         Untuk memperkuat ketahanan ideologi diperlukan langkah-langkah pembinaan sebagai berikut:

  • Mengamalkan pancasila secara objektif dan subjektif serta ditumbuh kembangkan secara konsisten.
  • Perlu adanya relevansi dan aktualisasi dari nilai instrumental pancasila agar tetap mampu mengarahkan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam kehidupan dunia yang semakin maju tanpa kehilangan jati diri.
  • Bhineka Tunggal Ika dan konsep wawasan nusantara terus ditanamkan dalam masyarakat sebagai upaya dalam menjaga persatuan bangsa dan kesatuan wilayah serta moralitas yang loyal dan bangga terhadap bangsa dan negara.
  • Pancasila sebagai pandangan hidup harus dihayati dan diamalkan demi terwujudnya tujuan nasional dan cita-cita bangsa indonesia.
  • Pembangunan sebagai pengamalan pancasila harus menunjukkan keseimbangan fisik meterial dengan pembangunan mental spiritual untuk menghindari tumbuhnya materialisme dan sekulerisme.
  • Pendidikan pancasila ditanamkan pada diri anak dengan mengintegrasikannya dalam mata pelajaran.

      2.   Pengaruh Aspek Politik

            Politik berasal dari kata politics dan atau policy yang artinya kekuasaan (pemerintahan) atau kebijaksanaan. Pemahaman itu berlaku di Indonesia dengan tidak memisahkan antara politics dan policy sehingga kita menganut satu paham yaitu politik.

            Hubungan tersebut tercermin dalam fungsi pemerintahan negara sebagai penentu kebijaksanaan serta aspirasi dan tuntutan masyarakat sebagai tujuan tang ingin diwujudkan sehingga kebijaksanaan pemerintahan negara itu haruslah serasi dan selaras dengan keinginan dan aspirasi masyarakat.

a.      Ketahanan pada aspek politik

         Ketahanan pada aspek politik diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan politik bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi tantangan, gangguan, ancaman dan hambatan yang datang dari dalam maupun dari luar, baik secara langsung ataupun tidak langsung demi menjamin kelangsungan politik bangsa dan negara Indonesia.

      3.   Pengaruh Aspek Ekonomi

            Perekonomian adalah salah satua aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat, meliputi produksi, distribusi serta konsumsi barang dan jasa. Sistem perekonomian yang dianut suatu negara akan memberi corak terhadap kehidupan perekonomian di negata itu. Sistem perekonomian negara Indonesia tercantum pada UUD 1945 pasal 33, yang menjelaskan bahwa sistem perekonomian adalah usaha bersama dan setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan roda perekonomian dengan tujuan untuk mensejahterakan bangsa.

a.      Ketahanan pada aspek ekonomi

         Wujud ketahanan ekonomi tercermin dalam kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Pembangunan ekonomi diarahkan pada mantapnya ketahanan ekonomi melalui terciptanya iklim usaha yang sehat serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam lingkup persaingan global.

      4.   Pengaruh pada Aspek Sosial Budaya

            Pengertian sosial pada hakekatnya adalah pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat yang mengandung nilai-nilai kebersamaan, senasib, sepenanggungan dan solidaritas yang merupakan unsur pemersatu. Dan budaya adalah sistem nilai yang merupakan hasil hubungan manusia dengan cipta, rasa dan karsa yang menumbuhkan gagasan-gagasan utama dan merupakan kekuatan pendukung penggerak kehidupan. Dengan demikian kebudayaan merupakan cara hidup masyarakat yang manifestasinya dalam tingkah laku dan hasil dari tingkah laku yang dipelajari dari berbagai sumber.

a.      Ketahanan pada aspek sosial budaya

         Ketahanan dibidang sosial budaya diartikan sebagai kondisi dinamik yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang langsung ataupun tidak langsung membahayakan kelangsungan kehidupan sosial budaya bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

         Wujud ketahanan sosial budaya nasional tercermin dalam kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan pancasila, yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat indonesia. Esensi pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia adalah pengembangan kondisi sosial budaya dimana setiap warga masyarakat dapat merealisasikan pribadi dan segenap potensi dirinya yang dilandasi nilai-nilai pancasila.

      5.   Pengaruh pada Aspek Pertahanan dan Keamanan

            Pertahanan dan keamanan Indonesia adalah segenap daya upaya seluruh rakyat Indonesia sebagai satu sistem pertahanan dan keamanan dalam mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia.

            Wujud ketahanan pertahanan dan keamanan tercermin dalam kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara. Dengan kata lain. Ketahanan pertahanan dan keamanan adalah keuletan ketangguhan bangsa dalam mewujudkan kesiap siagaan serta upaya bela negara untuk menjamin kelangsungan sistem keamanan nasional.

Sumber:

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:bvk52gmtJXoJ:emil.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/18780/minggu%2B10.doc+&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEEShcfU4iQ9Sf_BwYh–9tYruOtTaYCSGVTS22V3vOGRfgsjCjuZ3zkU30jE5CBAbxrkl2VRrYw5m1Smq5GjzvO598Mbj71ayxygjGlzyU_f-JQrYomkivZQl-wMNCRZk0yUxwF7k&sig=AHIEtbRRg74UJpyYPyjMafl1215iF85XHg

ASAS-ASAS KETAHANAN NASIONAL

Beberapa Ancaman Dalam dan Luar Negeri

          Indonesia telah mengatasi ancaman- ancaman baik dari dalam maupun luar negeri dengan membangkitkan tekad bersama-sama menggalang kesatuan dan kecintaan bangsa. Berbagai pemberontakan PKI, RMS (Republik Maluku Selatan), PRRI Permesta dan juga gerakan sparatis di Timor- Timur yang pernah menyatakan dirinya berintegrasi dengan Indonesia, meskipun akhirnya kenyataan politik menyebabkan lepasnya kembali daerah tersebut. Ancaman sparatis dawasa ini ditunjukan dengan banyaknya wilayah atau propinsi di Indonesia yang menginginkan dirinya merdeka lepas dari Indonesia seperti Aceh, Riau, Irian Jaya, dan beberapa daerah lain, begitu pula beberapa aksi provokasi yang mengganggu kestabilan kehidupan sampai terjadinya berbagai kerusuhan yang diwarnai nuansa etnis dan agama dan gangguan dari luar adalah gangguan dari negara lain yang bermaksud menguasai pulau-pulau kecil yang dekat dengan wilayah mereka namun masih berada di didalam wilayah NKRI. Bangsa Indonesia telah berusaha dalam menghadapi segala macam ancaman tersebut dengan semangat persatuan dan keutuhan, meskipun demikian gangguan dan ancaman akan terus datang selama perjalanan bangsa masih terus berlanjut, dengan demikian maka diperlukan kondisi dinamis suatu bangsa yang dapat mengantisipasi keadaan apapun yang akan terjadi dinegara ini.

Asas – Asas Ketahanan Nasional

          Asas ketahanan nasional adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasil, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut (Lemhannas, 2000: 99 – 11).

a) . Asas kesejahtraan dan keamanan

          Kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional. Tanpa kesejahteraan dan keamanan, sistem kehidupan nasional tidak akan dapat berlangsung dengan baik. Kesejahteraan dan keamanan merupakan suatu nilai intrinsik yang ada pada sistem kehidupan nasional suatu bangsa. Kesejahteraan maupun keamanan harus selalu ada dan berdampingan dalam berbagai kondisi apapun di suatu negara. Dalam kehidupan nasional, tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional yang dicapai merupakan tolak ukur ketahanan nasional.

b). Asas komprehensif/menyeluruh terpadu

          Artinya, ketahanan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan. Aspek-aspek tersebut akan terus berkaitan dalam bentuk persatuan dan perpaduan secara selaras, serasi, dan seimbang.

c). Asas kekeluargaan

          Asas ini bersikap keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hal hidup dengan asas kekeluargaan ini diakui adanya perbedaan, dan kenyataan real ini dikembangkan secara serasi dalam kehidupan kemitraan dan dijaga dari konflik yang bersifat merusak/destruktif.

d). Asas mawas kedalam dan mawas keluar

          Asas mawas ke dalam da mawas ke luar sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Di samping itu, sistem kehidupan nasional juga berinteraksi dengan linkungan sekelilingnya. Dalam proses interaksi tersebut dapat timbul berbagai dampak baik yang bersifat positif maupun negatif. Untuk itu diperlukan sikap mawas ke dalam maupun keluar.

a. Mawas ke dalam

          Mawas kedalam bertujuan untuk menumbuhkan hakikat, sifat dan kondisi kehidupan nasional tersebut berdasarkan pada nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Hal tersebut tidak berarti bahwa ketahanan nasional mengandung sikap isolasi atau nasionalisme yang sempit.

b. mawas ke luar

          asas mawas keluar bertujuan untuk mengantisipasi dan berperan serta dalam mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional.

Sifat-sifat Ketahanan Nasional

Ø Mandiri

          Maksudnya adalah kita  percaya pada kemampuan dan kekuatan bangsa sendiri dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi segala hambatan. Sifat ini merupakan prasyarat untuk menjalin suatu kerjasama. Kerjasama perlu dilandasi oleh sifat kemandirian, bukan semata-mata tergantung pada pihak lain

Ø Dinamis

          Yaitu tidak tetap, artinya suatu negara tidak akan mempertahankan kondisinya untuk selalu sama pada kondisi saat itu. Kondisi suatu negara akan mengalami naik turun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara serta lingkungan strategisnya. Dinamika ini selalu diorientasikan kemasa depan dan selalu diarahkan pada kondisi yang lebih baik.

Ø Wibawa

          Keberhasilan pembinaan ketahanan nasional yang berlanjut dan berkesinambungan tetap dalam rangka meningkatkan kekuatan dan kemampuan bangsa. Dengan ini diharapkan agar bangsa Indonesia mempunyai harga diri dan diperhatikan oleh bangsa lain sesuai dengan kualitas yang melekat padanya. Atas dasar pemikiran diatas, maka berlaku logika, semakin tinggi tingkat ketahanan nasional, maka akan semakin tinggi wibawa negara dan pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan nasional.

Ø Konsultasi dan kerjasama

          Hal ini dimaksudkan adanya saling menghargai dengan mengandalkan pada moral dan kepribadian bangsa. Hubungan kedua belah pihak perlu diselenggarakan secara komunikatif sehingga ada keterbukaan dalam melihat kondisi masing-masing didalam rangka menjalin hubungan ini diharapkan tidak ada usaha mengutamakan konfrontasi serta tidak ada hasrat mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata.

Kedudukan dan Fungsi Ketahanan Nasional

          Kedudukan dan fungsi ketahanan nasional dapat dijelaskan sebagai berikut :

a). Kedudukan :

          ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia serta merupakan cara terbaik yang perlu di implementasikan secara berlanjut dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan, wawasan nusantara dan ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual, yang didasari oleh Pancasila sebagai landasan ideal dan UUD sebagai landasan konstisional dalam paradigma pembangunan nasional.

b). Fungsi :

          Ketahanan nasional nasional dalam fungsinya sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat interregional (wilayah), intersektoral maupun multi disiplin. Konsep doktriner ini perlu supaya tidak ada cara berfikir yang sektoral, yaitu pola berpikir tanpa memperhatikan keterkaitan antar sektor dalam penyelesaian masalah, tanpa melakukan interaksi, sharing dengan sektor-sektor yang lain. Pola pikir ini secara umum akan mengalami kegagalan karena tidak memasukkan faktor-faktor lain yang terkait dengan sektor secara utuh. Satu alasan adalah bahwa bila penyimpangan terjadi, maka akan timbul pemborosan waktu, tenaga dan sarana, yang bahkan berpotensi dalam cita-cita nasional. Ketahanan nasional juga berfungsi sebagai pola dasar pembangunan nasional. Pada hakikatnya merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunman nasional disegala bidang dan sektor pembangunan secara terpadu, yang dilaksanakan sesuai dengan rancangan program.

Sumber:           http://emperordeva.wordpress.com/about/ketahanan-nasional/

                        http://hyrra.wordpress.com/2012/04/29/sifat-dan-asas-ketahanan-nasional/

PENGERTIAN KETAHANAN NASIONAL INDONESIA

          Konsepsi Ketahanan Nasional memiliki latar belakang sejarah kelahirannya di Indonesia. Gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an pada kalangan militer angkatan darat dari SSKAD yang sekarang berubah menjadi SESKOAD (Sunardi, 1997). Masa itu adalah sedang meluasnya pengaruh komunisme seperti Laos, Vietnam dan sebagainya sampai ke Indonesia.

          Dalam pemikiran Lembanas tahun 1968 tersebut telah ada kemajuan konsep tual berupa ditemukannya unsur-unsur dari tata kehidupan asional yang berupa ideologi politik, dari tinggalnya konsep kekuatan, meskipun dalam ketahanan nasional sendiri terdapat konsep kekuatan.

          Konsepsi ketahanan nasional untuk pertama kalinya dimasukkan ke dalam GBHN 1973 yaitu ketetapan MPR No. IV/MPR/1973. Rumusan ketahanan nasional dalam GBHN 1998 sebagai berikut:

  1. Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif diletakkan dari hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan yang timbul dari dalam maupun dari luar.
  2. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek  kehidupan bangsa dan negara.
  3. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya serta pertahanan dan keamanan.
  4. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan dan kebenaran ideologi pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasiona, kemampuan menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.
  5. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan pancasila dan UUD1945 yang mengandung kemampuan memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif.
  6. Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kamampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyatyang adil dan merata.
  7. Ketahanan sosial dan budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial da budaya manusia dan masyarakat Indoesia yang beriman dan bertaqwa terhadap TYME, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju, dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.
  8. Ketahanan pertahanan dan keamanan adalah kondisi daya tangkat bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan negara yang dinamis. Mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman.10.3 Konsepsi

          Ketahan nasional sebenarnya sangat dibutuhkan oleh setiap bangsa terutama Indonesia. Indonesia merupakan tempat strategis dan kaya akan segala sumber kekayaan alamnya. apapun jenis tanaman yang ditanam di negri ini pasti akan tumbuh. Tapi dari sisi lain hal itu mermberikan dampak negatif bagi keutuhan NKRI. Sebenarnya banyak sejarah-sejarah yang berhubungan tentang Ketahanan Nasional, dari sejarah-sejarah tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep ketahanan nasional Indonesia berawal dari konsepsi kekuatan nasional yang dikembangkan oleh kalangan militer, pemikiran konseptual ketahanan nasional ini mulai menjadi doktrin dasar nasional setelah dimasukkan dalam GBHN.

          Konsepsi ketahanan nasional adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan terpadu berlandaskan UUD 1945 dan wawasan nusantara, dengan kata lain konsepsi ketahanan nasional merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-besarnya kemakmuran yang adil dan merata, baik secara rohani maupun jasmani. Sedangkan keamanan adalah kemampuan bangsa untuk melindungi nilai-nilai nasional terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam.

           Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan ketahanan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar, secara langsung maupun yang tidak langsung yang mengancam dan membahayakan integritas (konsep yang menunjukkan suatu konsistensi antara tindakan dengan nilai atau prinsip), identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan nasional.

          Contoh bentuk-bentuk ancaman menurut doktrin hankamnas (Catur Dharma Eka Karma) adalah sebagai berikut:

1. Ancaman dari dalam negeri

          Contohnya adalah pemberontakan dan subversi (gerakan / tindakan / perencanaan untuk menjatuhkan kekuasaan yg sah dengan menggunakan cara diluar undang-undang) yang berasal ataupun terbentuk dari masyarakat indonesia.

2. Ancaman dari luar negeri  

          Contohnya adalah infiltrasi (masuknya budaya luar tanpa adanya penyaringan sehingga kita melupakan kebudayaan sendiri), subversi ((gerakan / tindakan / perencanaan untuk menjatuhkan kekuasaan yg sah dengan menggunakan cara diluar undang-undang) dan intervensi (istilah dalam dunia politik dimana ada negara yang mencampuri urusan negara lainnya yang jelas bukan urusannya) dari kekuatan kolonialisme  dan imperialisme serta invansi (hal atau perbuatan memasuki wilayah negara lain dengan mengerahkan angkatan bersenjata, dengan maksud menyerang atau menguasai negara tersebut) dari darat, udara dan laut oleh musuh dari luar negeri.

          Konsep ketahanan nasional juga memiliki sudut pandang. Terdapat tiga perspektif atau sudut pandang  terhadap konsep ketahanan nasional, yaitu:

1. Ketahanan nasional sebagai kondisi

          Perspektif ini melihat ketahanan nasional sebagai suatu penggambaran atas keadaan yang seharusnya dipenuhi.

2. Ketahanan nasional sebagai metode

          Sebuah pendekatan, metode atau cara dalam menjalankan suatu kegiatan khususnya pembangunan negara.

3. Ketahanan nasional sebagai doktrin

          Ketahanan Nasional merupakan salah satu konsepsi khas Indonesia berupa ajaran konseptual tentang pengaturan dalam penyelenggaraan bernegara.

          Ketahanan nasional merupakan kondisi sebagai prasyarat utama bagi negara berkembang. Difokuskan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan. Tudak hanya untuk pertahanan tetapi juga untuk menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

          Berdasarkan metode astagatra, seluruh aspek kehidupan nasional tercermin dalam sistematika astagatra yang terdiri atas aspek alamiah (trigatra) yang meliputi letak serta kodisi geografis Indonesia, keadaan serta sumber kekayaan alam, dan keadaan penduduk. Dan lima aspek sosial (pancagatra) yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan.

          Berpedoman pada wawasan nasional, wawasan nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Wawasan nusantara juga merupakan sumber utama dan landasan yang kuat dalam menyelenggarakan kehidupan nasional sehingga wawasan nusantara dapat disebut sebagai wawasan nasional dan landasan yang kuat dalam menyelenggarakan kehidupan nasional sehingga wawasan nusantara dapat disebut sebagai wawasan nasional dan merupakan landasan ketahanan nasional.

          Konsepsi ketahanan nasional Indonesia menggunakan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Antara kesejahteraan dan keamanan ini dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Penyelenggaraan kesejahteraan memerlukan tingkat keamanan tertentu, dan sebaliknya penyelenggaraan keamanan juga memerlukan tingkat kesejahteraan tertentu. Tanpa adanya kesejahteraan dan keamanan, sistem kehidupan nasional tidak akan dapat berlangsung karena keduanya termasuk nilai intrinsik yang terdapat pada kehidupan nasional. Pada kehidupan nasional, tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional merupakan tolak ukur ketahanan nasional, oleh sebab itu antar gatra mempunyai hubungan yang saling terkait dan saling bergantung secara utuh menyeluruh membentuk tata laku masyarakat dalam kehidupan nasional.

 

Sumber:

http://www.slideshare.net/sarinahongland/bab-iii-13146381

http://alamandakartatika.blogspot.com/2011/05/pengertian-ketahanan-  nasional.html

http://indra-baguspratama.blogspot.com/2012/04/ketahanan-nasional.html