Kegiatan yang Merupakan Implementasi Polstranas

A.      Implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum:

  1. Mengembangkan budaya hukum dalam seluruh lapisan masyarakat demi terciptanya kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.
  2. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan cara mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang–undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk juga ketidak adilan gender dan ketidak sesuaianya dengan reformasi melalui program legalisasi.
  3. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka, serta bebas dari korupsi dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.
  4. Meningkatkan suatu pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan.
  5. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap kasus pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas.

B.       Implementasi politik strategi nasional di bidang ekonomi :

  1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai–nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak–hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.
  2. Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar distortif, yang merugikan masyarakat. Implementasi politik strategi nasional di bidang politik
  3. Memperkuat keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu pada kebhinekatunggalikaan. Untuk menyelesaikan masalah–masalah yang mendesak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu upaya rekonsiliasi nasional yang diatur dengan undang–undang.
  4. Menyempurnakan Undang–Undang Dasar 1945 sejalan dengan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika dan tuntutan reformasi, dengan tetap memelihara kesatuan dan persatuan bengsa, serta sesuai dengan jiwa dan semangat Pembukaan Undang–Undang Dasar 1945.
  5. Mengembangkan sistem politik nasional yang berkedudukan rakyat demokratis dan terbuka, mengembangkan kehidupan kepartaian yang menghormati keberagaman aspirasi politik, serta mengembangkan sistem dan penyelengaraan pemilu yang demokratis dengan menyempurnakan berbagai peraturan perundang–undangan dibidang politik.
  6. Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar.
  7. Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan pada kemanusiaan yang adil bagi masyarakat.
  8. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan disetiap daerah.
  9. Mengelola kebijakan makro dan mikro ekonomi secara terkoordinasi dan sinergis guna menentukan tingkat suku bunga wajar.

C.      Implementasi politik strategi nasional di bidang politik :

  1. Memperkuat keberadaan dan kelangsungan NKRI yang bertumpu pada kebhinekatunggalikaan. Dalam tujuan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang mendesak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maka perlu adanya suatu rekonsiliasi nasional yang diatur oleh undang-undang.
  2. Menyempurkan Undang-Undang Dasar 1945 yang sejalan dengan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika serta tuntutan reformasi, namun tetap memelihara kesatuan bangsa, dan selalu memiliki jiwa dan semangat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
  3. Meningkatkan peran MPR.
  4. Mengembangkan sistem politik nasional yang berkedudukan rakyat demokratis dan terbuka.
  5. Mengembangkan kehidupan dalam kepartaian yang saling menghormati terhadap perbedaan aspirasi politik.
  6. Mengembangkan sistem serta penyelenggaraan pemilu yang demokratis dengan memperbaiki dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan dibidang politik.
  7. Meningkatkan kemandirian partai politik.
  8. Meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif kepada masyarakat.
  9. Memasyarakatan dan menerapkan prinsip persamaan dan anti diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  10. Menyelenggarakan pemilihan umum secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya.

D.      Implementasi di bidang pertahanan dan keamanan:

  1. Menata Tentara Negara Indonesia sesuai paradigma baru secara konsisten.
  2. Mengembangkan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta.
  3. Meningkatkan kualitas keprofesionalan TNI.
  4. Memperluas dan meningkatkan kualitas kerja sama bilateral.

 

Sumber:

http://fhanincredible.wordpress.com/2010/04/11/politik-dan-strategi-nasional/

http://hmhblajarblog.blogspot.com/2012/06/implementasi-politik-dan-strategi.html

http://aditnanda.wordpress.com/2012/06/27/politik-strategi-nasional/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s